Produsen jasa pembuatan aneka stempel berkualitas langsung dari pusat gudangnya. Kita Stamp berkarya untuk anda

Minggu, 26 Februari 2012

Jeratan Hukum Pemalsuan Stempel

" Hukum itu merupakan bagian legal, sementara segala bentuk pemalsuan itu sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dianggap illegal. Sudah berarti bertentangan dengan hukum kalau memang ada pelanggan atau tamu ada yang datang memintan duplikat cap, maka ada baiknya anda minta atau tanya dulu mana surat izinnya atau tanda pengenal kalau pelanggan itu berasal dari satu perusahaan yang sama."

Apakah bisa dilegalkan, siapa sih yang ingin dijerat hukum? ketakutan ini menghinggapi semua usahawan pembuatan stempel, karena cukup susah mengatur pelanggan untuk bersedia memberikan keterangan maksud pembuatan stempel. Karena KitaStamp termasuk usahawan baru masih bimbang mengenal ciri pelanggan nakal tahu sendiri alasannya macam-macam mengecoh kita. Apakah kami pantas menerima akibat juga dari perbuatan mereka sedangkan kami jika terjerat juga merupakan korban penipuan dari mereka. Boleh saja jika kami menikmati dari perbuatannya misal: penipu itu membuat stempel mendapat uang 100juta kami mendapat 1juta jika kami bersedia memalsukan stempel, mungkin bisa adil kami terjerat. Tetapi jika mereka pelanggan menipu kita dan kita tidak tahu peruntukannya membuat memalsukan dengan membayar Rp.10.000 - Rp 15.000 saja apakah adil jika kami terjerat juga. Karena memang sangat murah sekali membuat stempel.
Apakah memang hukum dinegeri tercinta ini berlaku kejam kepada orang orang kecil dan lemah yang dengan gampangnya dihadapkan pada langkah-langkah hukum pidana. Pembuatan stempel ibarat kita menjual sebilah parang yang tajam setajam silet kepada pembeli dan kita tidak tahu apa yang akan diperbuatnya selepas membeli dari penjual, apakah untuk membunuh orang, menyembelih ternak atau hanya untuk memotong ranting pohon.

Apakah pemerintah bisa menerbitkan regulasi tata cara pembuatan stempel sehingga kami bisa nyaman mengerjakan pembuatannya. Jika Menteri Hukum dan Ham menerbitkan peraturan pembuatan stempel dan dimengerti oleh masyarakat kami tentu sangat berterima kasih atas bantuannya.

Bisakah makna stempel dibuat tidak mutlak legal sehingga yang membuat legal hanya tanda tangan asli manual pemiliknya saja. Karena stempel sangat murah dan sangat mudah sekali dipalsukan tidak seperti uang yang memiliki stardart keamanan berlapis yang tidak mudah untuk dipalsukan. Atau yang resmi hanya pemakaian tintanya saja dibuat tinta khusus ada standart keamanan yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah untuk dijual seperti cukai.

Jujur kami kesulitan untuk menghindari resiko pemalsuan stempel oleh pelanggan nakal kalau pemerintah tidak membantu kami, jika kami ada yang terjerat berarti kami sedang apes menerima nasib. Untuk itu KitaStamp tergerak untuk mencari solusi dari penegak hukum untuk membantu kami memecahkan masalah ini tetapi kami tidak mengetahui harus dimulai dari mana dulu.

Mohon bantuannya dari Institusi yang berwenang membantu usahawan dibidang stempel yang sangat butuh perhatian, janganlah kami diabaikan begitu saja dan jika ada masalah kami sendiri yang menanggungnya.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik kami ingin berbuat baik mematuhi peraturan kebijakan pemerintah untuk negeri tercinta ini.

Kami ingin tetap eksis sebagai pegusaha yang amanah turut serta mengurangi pengangguran dengan berwirausaha.
Kami yang bersedih memohon bantuannya..by KitaStamp  

2 komentar:

stempel warna semarang mengatakan...

Postingan ini saya persembahkan sebagai wadah aspirasi dari jutaan pengusaha stempel diseluruh Indonesia baik mikro ataupun sudah mapan agar bersatu padu mengikat persaudaraan sesama usahawan yang senasib dan sepenanggungan.

Kerbul wae mengatakan...

Memang masalah pemalsuan atau penyalahgunaan peruntukan stempel ini tidak begitu mendapat perhatian di negara kita, padahal praktek penyalahgunaan itu sangat sering sekali terjadi di masyarakat kita, seperti pembuatan SK rekayasa (sebagai syarat mendapatkan tunjangan), pembuatan dokumen pendirian lembaga usaha, kelompok tani (sebagai syarat mendapatkan bantuan), pembuatan dokumen-dokumen, sertifikat (penunjang sertifikasi). Kesadaran masyarakat sendiri memang sangat kecil, mengingat tujuan mereka adalah "uang". Yang ironis menurut saya adalah praktek dalam pembuatan dokumen sertifikasi bagi para guru-guru, dimana di sekolah mereka mengajarkan kejujuran kepada murid, namun mereka sendiri, leluasa saja membuat kecurangan-kecurangan. Sungguh ironis sekali.

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Top Web Hosting | manhattan lasik | websites for accountants